Teks Foto Ini adalah salah satu pabrik kelapa sawit PKS mni hasil produksi kalangan kampus. Sumber foto SAMADE – Petani sawit swadaya sering mengeluh kalau tandan buah segar TBS mereka sering dihargai murah, bahkan lebih murah dari ketentuan harga yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan setiap minggu. Padahal, tak jarang kualitas TBS petani sawit swadaya sama bagusnya dengan TBS peani sawit plasma atau biaan perusahaan sawit. Keluhan-keluhan itu sering berujung pada keinginan untuk membuat atau memiliki pabrik kelapa sawit PKS mini. Namun keinginan itu sering hanya sampai di ucapan, tidak tindakan. Sebab, petani swadaya sudah terbayang biaya besar yang dibutuhkan untuk membuat PKS mini. Namun kegelisahan dan keinginan petani sawit swadaya untuk memiliki PKS mini sepertinya bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Dilansr laman yang diakses SAMADE, Selasa 12/1/2021, disebutkan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Dirjenbun Kementerian Pertanian beserta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS sudah menyiapkan seperangkat aturan yang memungkinkan petani sawit swadaya mengajukan pinjaman untuk pembuatan PKS mini. Perangkat aturan itu adalah SK Dirjenbun nomor 144 tahun 2020 dan ditindaklanjuti oleh BPDPKS dengan Peraturan Dirut nomor 7 tahun 2020 yang merupakan bagian dari pengajuan sarana dan prasarana untuk pengembangan kebun petani sawit. Bahkan, untuk mempermudah proses pengajuan BPDPKS saat ini disebut-sebut tengah menyiapkan sebuah aplikasi daring atau online yang memungkinkan petani sawit mengajukan pinjaman untuk pembiayaan, missal pembuatan PKS mini ataupun untuk program peremajaan sawit rakyat PSR. Lalu, bagaimana dana apa saja syarat pembuatan PKS mini yang harus dipenuhi para petani sawit? Menurut Heru Tri Widarto selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun, secara garis besar syarat untuk mendapatkan dana adalah apabila para petani sawit berada dalam sebuah kelompok pertanian Poktan yang memiliki legalitas yang jelas serta sudah memiliki Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil ISPO. Dan, sambung Heru, para petani yang mengajukan pembiayaan PKS mini dengan kapasitas 10 sampai 30 ton per jam harus sedang dalam posisi lahan yang akan atau sedang panen. Namun Heru menegaskan, khusus untuk pengajuan pembiayaan PKS mini harus dilakukan studi yang lebih mendalam, harus dipetakan dengan benar. Termasuk kata Tri, jangan sampai proposal pembiayaan pembuatan PKS mini diajukan di daerah yang memiliki banyak PKS, termasuk PKS milik perusahaan swasta atau BUMN. “Nanti malah kontraproduktif, bisa memicu TBS jalan ke mana-mana dijual ke sembarang PKS –red,” ujar Heru. Karena itu, ia menyebutkan harus bisa dihitung dengan benar kapasitas produksi TBS gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang ada dan selama ini TBS mereka dipasarkan ke mana. “Jangan sampai bantuan pembuatan PKS mini –re malah jadi monumen,” kata Heru. Sarpras Lainnya Nah, selain soal PKS mini, kedua peraturan itu juga memungkinkan petani sawit mengajukan pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana sarpras yang dilakukan secara bertingkat, mulai dari usulan ke Dinas Perkebunan tingkat kabupaten/kota untuk diverifikasi.. ”Saat ini petunjuk pelaksanaannya sedang digodok oleh Ditjenbun dan BPDPKS dan dalam waktu dekat diharapkan sudah selesai dan akan langsung disosialisasikan. Sarpras sudah lama ditunggu petani dan akan segera direalisasikan,” kata Heru. Petani juga harus berkelompok dan tidak boleh menyampaikan pengajuan sarpras bersamaan dengan program PSR. Nah, menurut SK Dirjenbun di atas, beragam jenis sarpras yang bsa diajukan seperti pengadaan benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen seperti egrek atau dodos, kampak, gancu, tojok, batu asah, gerobak sorong, dan timbangan. Juga pembuatan atau peningkatan jalan kebun dan akses ke jalan umum atau ke pelabuhan, rehabilitasi tata kelola air khusus untuk lahan basah agar menjaga ketingginan muka air tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi pembuatan/perbaikan jalan utama, koleksi, atau produksi, jembatan, gorong-gorong; pencucian/pembersihan saluran utama primer, sekunder, tersier; pembuatan jembatan panen atau titi panen; pembuatan/perbaikan pintu air dan tanggul. Selain itu, ternyata Gapoktan juga bisa mengajukan pembiayaan pengadaan alat transportasi yaitu truk berkapasitas angkut 6-8 ton dan kendaraan langsir berpenggerak dua atau empat roda berkapasitas angkut 1-3 ton, mesin pertanian yaitu eskavator dan implemennya, traktor dan impelementnya, pembentukan infrastuktur pasar berupa sistim jaringan pemasaran seperti komputer desktop, operating system, office, serta modem, juga kelembagaan pemasaran berupa bangunan kantor dan sarana perkantoran.Baiklah sekarang mari kita simak apa saja mesin-mesin yang dibutuhkan untuk membangun satu unit PKS mini. Di sini kita ambil contoh PKS mini dengan kapasitas olah 1 ton TBS/jam, masa kerja 21-22 jam/hari. 1. Satu unit boiler kapasitas 600 kg uap/jam. 2. Satu unit sterilizer kapasitas 1 ton tandan buah segar (TBS) per jam. 3.
Preventive MaintenancePreventive maintenance merupakan tindakan analisa secara sistematik secara teknis-ekonomis dalam menjamin manfaatnya untuk peralatan produksi juga memperpanjang umur alat yang terkait. Jadi tujuan preventive maintenance yaitu untuk bisa mencapai suatu tingkat perawatan pada semua peralatan produksi supaya medapatkan kualitas produk yang maksimal. Beberapa kegiatan preventive maintenance seperti inspectionYakni kegiatan pada pemeliharaan periodik dalam pemeriksaan kondisi komponen peralatan produksi serta area sekeliling peralatan produksi. Dengan melihat, rasa, mendengar, suatu kegiatan pemeliharaan dalam memeriksa keadaan peralatan melalui cara visual atau penglihatan, perasaan juga berjalan running maintenanceMerupakan tindakan yang di lakukan dalam pemeliharaan yang dilaksanakan tanpa mengehentikan kerja Penggantian komponen kecil small repair Yaitu kegiatan pada pemeliharaan seperti mengganti komponen kecil pada suatu Pemeliharaan berhenti shutdown maintenancemerupakan pemeliharaan yang bisa di kerjakan hanya jika peralatan produksi hal pemanfaatan prosedur maintenance secara baik, dimana adanya suatu koordinasi yang baik sesama bagian produksi juga dengan maintenance sehingga akan diperoleh* Kuantitas berhenti peralatan produksi akan bisa dikurangi down time peralatan produksi di minimalkan.* Beban biaya penggantian komponen yang mahal bisa di tekan.* Interupsi pada jadwal yang sudah di skejulkan waktu produksi atau pemeliharaan bisa dihilangkan serta lainnya dari preventive maintenance yakni agar menemukan suatu tingkat keadaan yang memperlihatkan gejala kerusakan sebelum peralatan tersebut terjadi kerusakan fatal. Guna dapat di jalankan dengan cara membuat perencanaan serta penjadwalan kegiatan maintenance pada kerusakan sekecil mungkin untuk proses produksi. Masih ada kegiatan lain selain hanya dengan membuat perencanaan penjadwalan scheduled maintenance yang matang namun perlu diperhatikan kegiatan untuk memusatkan perhatian di unit-unit peralatan produksi yang sering mengalami kerusakan yang rawan dan kritis. Pada kualifikasi untuk unit yang rawan didasarkan pada* Terjadinya kerusakan pada unit tersebut bisa membahayakan kesehatan maupun keselamatan kerja.* Pada kerusakan yang bisa mempengaruhi jalannya proses produksi serta kualitas produk.* Pada Kerusakan yang bisa mengakibatkan proses produksi terhenti.* Besarnya biaya yang tertanam dalam unit tersebut di perkirakan cukup pemeliharaan maupun pengecekan semua unit secara ketat juga teratur hal itu hanya sekedar mengurangi timbulnya kerusakan pada peralatan produksi yaitu suatu usaha yang tidak praktis sebab membutuhkan manusia dengan persyaratan tinggi juga biaya yang bisa dikatakan keadaan komponen serta ketika terjadinya suatu permasalahan cukup sulit untuk diperkirakan lebih awal, sehingga pemeliharaan butuh dilakukan dengan terencana dan periodik dari waktu ke waktu pada keseluruhan unit instalasi. Guna dalam melakukan hal tersebut perlu dibutuhkan suatu kegiatan perawatan yang antara lain seperti* Perawatan rutin.* Perawatan sifatnya perbaikan kecil atau menengah* Penggantian komponen secara menyeluruh overhaul Perawatan rutin merupakan kegiatan pemeliharaan pada unit-unit instalasi yang di kerjakan secara rutin serta secara periodik pada interval waktu pengerjaan yang tetap dan singkat. Jenis - jenis kegiatan yang termasuk pada pemeliharaan rutin yang pada dasarnya yaitu tindakan pemeliharaan yang di kerjakan tanpa melalui proses pembongkaran. Bentuk pengerjaannya pada pemeliharaan rutin sebagai berikut1. Inspeksi rutin Pemeriksaan yang dilakukan secara visual pada kondisi fisik komponen dari suatu unit instalasi pad peralatan produksi. Kegiatan ini umumnya di kerjakan secara rutin setiap satu hari hingga seminggu sekali, tergantung pada tingkat Pengetesan rutinYaitu kegitan untuk menjadwalkan maupun memantau keadaan dari kerja suatu komponen sacara rutin supaya komponen bisa diusahakan untuk beroperasi dengan keadaan - tindakan yang dilakukan secara umum pada pemeliharaan rutin seperti* Melakukan pengecekan fungsi dari mekanisme komponen.* Melakukan pengecekan juga menyetel adjustment.* Melakukan kegiatan pembersihan.* Melakukan kegiatan seperti pengencangan komponen yang longgar.
Pemerintah akhirnya menyetujui usulan dari petani sawit Indonesia untuk membangun pabrik CPO Mini dan Minyak Makan Merah berbasis koperasi. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak sawit mentah crude palm oil/CPO dan minyak makan merah red palm oil/RPO mini berbasis koperasi bisa menjadi solusi untuk menyerap tandan buah segar TBS sawit dari petani. Pasalnya, sejak terjadi pelarangan ekspor CPO dan turunannya bahkan hingga kebijakan tersebut dicabut, para petani sawit masih kesulitan untuk menjual hasil panennya. “Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi karena 35 persen produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya 41 persen lebih. Jadi ini cukup," ungkap Teten. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki Biro Setpres RI Pemerintah, ujarnya menargetkan pembangunan pabrik CPO dan RPO mini berbasis koperasi ini dimulai pada Januari 2023. Adapun investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu pabrik CPO dan RPO mini ini mencapai Rp23 miliar dengan return of investment ROI selama 4,3 tahun. "Jadi dalam model kami si koperasi membeli tunai TBS-nya dari petani sehingga si petani itu tidak lagi dipusingkan harus menjual sawitnya ke mana. Lalu koperasi mengolahnya menjadi CPO dan menjadi RPO dan kemudian mereka pasarkan,” lanjutnya. Pabrik kecil tersebut ditargetkan dapat memproduksi 10 ton minyak makan merah per hari dari 50 ton sawit. yang setara dengan hasil sawit dari kebun seluas hektare. "Sekarang sudah ada sebenarnya beberapa koperasi petani sawit yang luasan lahannya di atas hektare. Ini sudah siap, baik yang di Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Tapi Presiden sekali lagi minta piloting dulu. Ini juga kami nanti akan kerja samakan juga dengan PTPN PT Perkebunan Nusantara, red," katanya. Ia menjelaskan, sebelum pembangunan pabrik mini berbasis koperasi ini disetujui, teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS di Kota Medan. Teten berharap PPKS dapat segera membuat detail engineering design DED sehingga mesin tersebut bisa segera diproduksi untuk menjadi proyek pilot. "Nanti ya kita akan putuskan pilotnya di mana, tapi salah satunya ya tentu Sumatra, Kalimantan, tapi ada koperasi-koperasi yang juga secara keuangan mereka bisa membangun sendiri dengan keuangan dan mereka juga kan koperasi ini punya anggota cukup besar dan anggotanya juga UMKM kan," jelasnya. Menkop UKM Teten Masduki bertemu petani sawit di Agam, Sumatra Barat membahas produksi minyak merah. Foto Humas Kemenkop UKM Terkait minyak makan merah, Teten mengklaim, kualitasnya lebih unggul dibandingkan dengan minyak goreng sawit pada umumnya. RPO memiliki kandungan protein dan vitamin A yang tinggi dan dapat mencegah stunting pada anak. Dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah, ia yakin RPO akan bisa mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga minyak goreng curah di pasar dalam negeri. Pemerintah, ungkap Teten, berharap ke depannya solusi ini dapat menstabilkan harga TBS petani dan suplai minyak goreng di dalam negeri. Selain itu, kesejahteraan para petani sawit dapat segera membaik. "Ya ini optimalisasi jadi hilirasi sawit rakyat yang selama ini mereka jual sawitnya ke industri. Mereka selalu ada problem dengan harga TBS yang tidak stabil, atau mereka terlambat diserap itu susut 20 persen kan semalam, sehingga petani dirugikan. Kalau sekarang petani mengolahnya sendiri dengan punya pabrik pengolahan CPO dan RPO-nya, saya kira nilai tukar petani akan baik, kesejahteraan petani akan lebih baik," tandasnya. Solusi Terbaik Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia Apkasindo Gulat Manurung mengapreasiasi keputusan pemerintah tersebut. Pasalnya, selama ini petani sawit rakyat atau petani swadaya bergantung sepenuhnya kepada pabrik kelapa sawit PKS besar untuk menjual hasil panennya. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung. Foto screenshot “Itulah biang keroknya. Begitu, terjadi larangan ekspor kalau kita lihat kemarin urutannya itu paling aman sementara itu adalah pabrik refinery , turun ke bawah adalah PKS, turun ke bawah itu lagi adalah petani sawit. Kalau kita lihat dari urutannya itu, yang paling aman refinery dimana bisa bertahan enam bulan , kalau PKS paling tiga bulan , tapi kalau petani sawit cuma bertahan dua hari sawitnya. Oleh karena itu rencana pendirian pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng yang terintegrasi dengan perkebenunan kepala sawit rakyat, itu 100 persen kami dukung,” ungkapnya kepada VOA. Lebih jauh Gulat menjelaskan, kebijakan ini merupakan salah satu usulan dari para petani untuk mengakhiri kekisruhan industri sawit di dalam negeri. Menurutnya, apabila hal ini tidak dilakukan maka masalah yang sama akan terulang kembali. Para petani, kata Gulat, juga memberikan usulan lain untuk mengakhiri kegaduhan industri sawit di dalam negeri, yakni menurunkan atau bahkan menghilangkan pungutan ekspor dari kelapa sawit ini, yang mana hal tersebut sudah dikabulkan. Kedua, pihaknya meminta pembangunan pabrik CPO dan RPO mini berbasis koperasi ini di setiap provinsi. Ketiga, para petani juga meminta hanya ada satu referensi penetapan harga CPO yakni harga referensi Kementerian Perdagangan berdasarkan Permendag no 55 tahun 2015. Kemudian timbul pertanyaan, apakah selama pabrik tersebut belum dibangun petani masih akan menjual hasil panennya ke negeri tetangga Malaysia karena harganya yang lebih baik? Gulat pun menjawab, selama harga CPO di tanah air dan Malaysia cenderung berbeda jauh, maka petani tidak mempunyai pilihan. “Jadi apakah petani masih menjual ke Malaysia, sepanjang disparitasnya jauh sekali antara negara tetangga dengan Indonesia itu tetap akan terjadi. Itu hanya bisa diputus kalau harga TBS petani Indonesia dengan Malaysia itu tidak jauh berbeda. Cara agar untuk tidak jauh berbeda adalah dongkrak harga TBS, caranya? Yaitu tadi PE sudah diturunkan, dinolkan malah, kami minta juga flush out FO dihilangkan supaya beban CPO Indonesia hanya bea keluar,” pungkasnya. [gi/ab]
| ጾያ нтակ е | Хеσаդеке уլоւик |
|---|---|
| Ωኣаգο ևгаξ | Ολቧлաφ իሚፗкիмаш |
| ቅеክухаф уքичቪсрит δուкеп | У утխзቦፉሻռեκ рոռուхаκ |
| Цеղαբሟր էзвуцотኞ | Хոμофезը օլυскεሀис глሠብኝсв |
Kelapa Sawit yang sedang diangkut dengan truk. Foto Samsul Said/ReutersAsosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo tengah membangun sebanyak tiga pabrik mini pengolahan kelapa sawit untuk dijadikan minyak goreng di dalam negeri. Adapun tiga pabrik mini kelapa sawit ini berlokasi di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Nantinya, setiap pabrik akan mampu menghasilkan sebanyak 400-600 kilogram kg minyak goreng dari tandan buah segar TBS milik petani kelapa sawit rakyat. Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan, pabrik skala home industry ini ditargetkan beroperasi di kuartal IV 2019. Minyak goreng hasil pabrik nantinya akan dijual ke ritel-ritel yang ada di daerah tersebut. "Kami targetnya kuartal IV tahun ini bisa launching. Output minyak goreng ini kan no expired jadi bisa tahan lama, enggak kayak TBS yang lewat satu hari mutunya menurun. Rencana minyak gorengnya akan dijual kalau enggak untuk petani itu ya ke ritel-ritel di kota tadi," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa 9/7.Pelantikan Ketua Umum dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit aindknesia DPP Apkasindo. Foto Elsa Toruan/kumparanGulat yakin, minyak goreng buatan pabrik mini pengolahan kelapa sawit nantinya akan diterima di masyarakat mengingat kebutuhan minyak goreng masih tinggi. Selain itu, minyak goreng produksi pabrik mini ini juga mampu bersaing karena harganya lebih murah dari minyak goreng pabrik besar lain. "Untuk kota Pekanbaru saja misalnya, satu hari itu 37 ton kebutuhan minyak goreng. Ini masih tinggi, dan kita yakin bisa diterima karena kita akan jual di bawah harga minyak goreng pabrik lain," menambahkan, langkah ini dilakukan agar diversifikasi produk turunan CPO semakin banyak. Sebab, para petani kelapa sawit selama ini hanya mengandalkan pendapatan dari berjualan TBS ke pabrik. Dengan adanya pabrik ini, sebanyak 15 ton TBS petani per hari bisa terserap untuk diolah menjadi minyak goreng. "Jadi ini adalah bentuk diversifikasi minyak sawit agar pelaku usaha tidak hanya menjual CPO saja. Dengan cara ini, petani enggak hanya jual TBS, mereka olah sendiri dan jadi tinggi harganya setelah jadi minyak goreng," Tiga Pabrik Mini Sawit, Apkasindo Gelontorkan Rp 6 Miliar Investasi yang dikeluarkan untuk membangun tiga pabrik ini adalah sebanyak Rp 6 miliar. Dana ini disebut diperoleh dari patungan antarsesama anggota koperasi petani sawit dan bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi."Masing-masing pabrik itu butuh dana sekitar Rp 2 miliar. Ini pabriknya ada di Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan," kata Gulat. Sementara itu, Kepala Departemen Hukum dan Advokasi Apkasindo, Abdul Aziz, mengatakan masalah paling utama dalam hilirisasi petani sawit sekarang ini adalah dukungan pendanaan dari pemerintah. Dia menjelaskan, pabrik mini yang ada di Sumatera Selatan berasal dari bantuan Kemendes PDTT, sedangkan dua pabrik lainnya disokong dari dana swadaya. "Petani sekarang itu bukan enggak melek teknologi, tapi persoalan dukungan pendanaan pemerintah dan izin terkait," katanya. Dia pun mencontohkan pabrik mini ini berawal dari modal nekat masyarakat di Rokan Hilir. Hanya dengan modal Rp 240 juta, pabrik refinery minyak goreng di sini pun berhasil dibangun. Bahkan, Aziz mengaku optimistis pihaknya bisa membuat biodiesel. Asal tersedia modal dan proses perizinan yang mudah. "Izin-izin dari pemerintah itu misal dari dinas kesehatan dan untuk kualitas produksi," tambahnya.